Kemenakertrans: Mayoritas Perusahaan Tak Protes Kenaikan UMR

Jakarta - Kemenakertrans heran dengan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo terhadap kenaikan upah minimum buruh. Padahal, mayoritas perusahaan mendukung kebijakan sejumlah kepala daerah ini.

"Perusahaan di Jawa Barat yang menolak melaksanakan SK Gubernur soal kenaikan upah minimum buruh tidak lebih dari 50 perusahaan dari belasan ribu perusahaan yang ada di Jawa Barat. Jadi, perusahaan yang mampu menaikkan upah buruh lebih banyak," kata staf khusus Menakertrans, Dita Indah Sari, dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Menurut Dita, perlu dicari solusi agar peningkatan UMR tidak membunuh industri, termasuk mencari jalan tengah sulitnya laju sejumlah industri.

"Ke depan harus ada klausul bagi industri kecil. Tidak semua industri ini punya laju industri yang sama. Mungkin bagi industri padat modal tak masalah, tapi bagi garmen sedang turun, bagaimana buruh bisa sejahtera tanpa mematikan industri," kata Dita.

Ia akan mendorong rapat lintas Kementerian untuk mencari solusi bersama agar ada alokasi lebih untuk buruh-buruh di Indonesia.

"Ketika upah minimum kecil kita harus bicara bagaimana agar industri lebih efisien sehingga jatah untuk buruh meningkat. Sekarang ini infrastruktur rusak di mana-mana, biaya listrik juga tinggi. Mungkin ini bisa diselesaikan di tingkat lintas Kementerian. Jadi bukan soal mau tidak mau. Tapi bagaimana mencari solusi," papar Dita.

(van/aan)