"Kalau ada mark up ya ditindaklanjuti KPK," kata Marzuki usai pertemuan dengan Perangkat Desa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap pemainnya, menurut Marzuki akan diberikan setelah inkrah. Marzuki menegaskan penggantian kursi impor dengan kursi lokal dinilai mahal. Jumlah Rp 4 miliar tersebut harus dikurangi lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan mengenai audit BPKP terhadap banggar DPR, Marzuki enggan menjelaskannya. "Belum masuk. BPKP sedang bekerja," kata Marzuki.
Sementara itu, mengenai pernyataan Badan Kehormatan (BK) yang akan membeberkan pemain Banggar DPR pada 6 Februari mendatang, Marzuki tak mau ambil pusing. BK mengurusi kode etik anggota Dewan, bukan pelanggaran hukum.
"Nggak tahu itu tanya BK. Tunggu saja," pintanya.
(gus/vta)











































