Komisi I: Pemprov Sulut Atur Pengamanan Laut dengan Amerika

Jakarta - Komisi I DPR meminta pemerintah pusat menertibkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Lantaran Wagub Sulut mengatur kerjasama pengamanan laut dengan Amerika.

"Pemerintah Pusat harus tertibkan Pemprov Sulut terkait pertemuan wagub sulut, Djauhari Kansil dengan pihak kedubes AS bicarakan usulan dukungan pengamanan wilayah perbatasan laut Sulawesi," pinta Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (1/2/2012).

Menurut Mahfudz, pemprov tak berwenang melakukan pembicaraan sekelas itu. Terkesan merendahkan fungsi pemerintah pusat.

"Urusan ini bukan kewenangan pemda, tapi urusan pemerintah pusat dalam hal ini via Kemlu dan Kemhan. Bisa kacau negara kalau pemda bisa secara langsung bicara soal kerjasama dengan pihak LN, apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan," pinta Mahfudz.

Ia juga minta Kemenlu mengklarifikasi Dubes AS di Jakarta. Agar clear dan jelas apakah ada kesepakatan dan bagaimana solusi meluruskannya.

"Bukan hanya harus menertibkan tindakan pemprov sulut, pihak Kemlu juga harus klarifikasi hal ini ke pihak kedubes AS di Jakarta. Urusan pengamanan wilayah perbatasan adalah tugas dan tanggungjawab negara. Kerjasama dalam hal ini harus melalui nota kerjasama antar negara dan didasari kebutuhan mendesak dan saling menguntungkan," tandasnya.

(van/gah)