SBY: Dialog Buruh-Pegusaha Jangan Disusupi Kepentingan Politik

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta forum dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota berlangsung efektif. DDialog triparit Dewan Pengupahan itu tidak disusupi kepentingan politik manapun.

"Saya harap tidak ada kepentingan lain selain kepentingan para pekerja dan didukung oleh kemampuan perusahaan itu. Bebaskan dari kepentingan politik apapun. Kepentingan ini kepentingan kemanusiaan, kepentingan keadilan," kata SBY

Hal itu dikatakan SBY dalam jumpa pers di halaman Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/2/2012). Pada kesempatan sore ini Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Mensesneg Sudi Silahahi dan tiga menteri koordinator.

Di dalam kesempatan itu, SBY mengatakan telah memerinthakan jajaran pemerintahan baik pusat dan daerah, utamanya jajaran pemda tingkat kabupaten/kota, agar terus mengelola persoalan upah buruh dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dewan Pengupahan di tiap daerah harus bekerja secara efektif menjalankan menetapkan upah minimum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Di dalam Dewan itu sesungguhnya telah mewadahi berbagai kepentingan. Ada representasi dari para pekerja, yakni serikat pekerja dan dunia usaha dalam hal ini jajaran Apindo. Pemda yang justru memiliki peran yang penting," ujarnya.

"Menyangkut seberapa layak dan tepat upah pekerja di kabupaten/kota, Dewan inilah yang paling mengetahui," sambung SBY.

Lebih lanjut Presiden SBY mengimbau jika kesepakatan tripartit sudah tercapai, hal itu harus dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak. Sebaliknya, jika belum tercapai, hendaknya kesepakatan terus menerus diupayakan.

"Jangan menyimpan dan mengalirkan masalah ke ruang yang lain," wantinya.

(lrn/lh)