Dewan Pengawas PD: Tak Ada Pelengseran, Sebelum Anas Jadi Tersangka

Jakarta - Isu pelengseran Anas Urbaningrum sebagai Ketum DPP PD semakin kencang berhembus. Tapi menunut Ketua Dewan Pengawas PD, TB Silalahi, tidak akan ada pelengseran sebelum status hukum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dituduhkan.

"Sebelum ada keputusan hukum, sebelum menjadi tersangka, Anas Urbaningrum tetap melaksanakan tugasnya dengan baik," kata TB Silalahi, kepada detikcom, Selasa (31/1/2012).

Ia juga menyatakan, mencuatnya isu pelengseran Anas Urbaningrum ini menambah kerunyaman di PD. "Runyamnnya PD ini, karena sembarang orang sembarangan ngomong macam-macam. Saling ngomong, hantam sana, serang sini. Isu dibesar-besarkan. Kalau setiap kader menahan diri, itu tidak akan terjadi. Isu ini malah akan merugikan partai," tegas mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) di era Soeharto.

Bahkan TB Silalahi yang juga ikut dalam rapat di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor beberapa waktu lalu, menegaskan tidak pernah muncul adanya desakan agar Anas Urbaningrum mundur. Rapat yang dihadiri hampir semua anggota Dewan Pembina PD membahas perkembangan situasi nasional, termasuk turunnya citra PD.

"Apakah menurunnya citra ini karena kader-kader sendiri? Ya itu semua dibicarakan. Tapi tidak ada pembicaraan untuk menggantikan Ketua Umum. Kalau pun ada permintaan perbaikan, ya itu harus segera dilakukan dengan konsolidasi dan pelatihan kepada kader semua," ujarnya.

Menurut TB Silalahi, apa yang dituduhkan kepada Anas Urbaningrum selama ini belum ada bukti yang kuat. Sebab, selama ini penyebutan nama keterlibatan Anas dalam kasus hukum sebatas komentar dan pernyataan yang dilemparkan Nazaruddin. Karena itulah sampai sejauh ini belum ada pemikiran dari Dewan Pembina terkait pergantian Ketua Umum.

Lantas mengapa isu itu muncul?

"Jadi ini barangkali ada banyak kepentingan di partai sendiri, yang lepas dari kepentingan partai secara umum. Masing-masing berbicara seperti itu dan saling mengembangkan isu. Itu yang akan merugikan partai sendiri," tegasnya lagi.

Ditanya soal ada rencana pembentukan caretaker untuk membuat Kongres Luar Biasa (KLB), kembali TB Silalahi menyatakan hal itu tidak ada. "Saya jamin tidak ada itu, karena memang tidak ada alasan untuk KLB. Kalau ada KLB, itu kalau umpamanya ada persoalan besar, bukan soal Ketua umum saja, tapi kalau ada tsunami dalam partai. Sekarang kan belum ada tsunamai itu. jadi tidak ada KLB itu," jawabnya.

(zal/lh)