Lima Persoalan Keamanan Dalam Negeri versi DPR

Jakarta - Komisi I DPR menginventarisir sejumlah persoalan keamanan yang terjadi di Indonesia. Sedikitnya ada lima persoalan keamanan yang sekarang harus menjadi prioritas untuk segera ditangani ini.

Pertama, amuk massa yang semakin meluas dari sisi geografis dan eskalasinya semakin meningkat dari sisi mobilisasi massa. "Ini penyebabnya dan faktor penyebabnya beragam, yang terakhir mengemuka adalah isi-isu pertanahan," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Kedua, lanjut Mahfudz soal fenomena sosial ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara baik di eksekutif,legislatif dan yudikatif. Hal ini dilihat dari banyaknya aksi anarkis yang dilakukan masyarakat yang menghancurkan kantor-kantor pemerintahan.

"Kantor polisi di bakar, kantor pemda di bakar ya, ya DPR di demo oleh sekelompok masyarakat hingga mendirikan tenda dan bertahan disitu hingga sebulan lebih," ungkap politisi PKS ini.

Ketiga adalah eskalasi gejolak politik menuju pemilu 2014. Di mana beragam kepentingan pemilu menjadi faktor untuk dikaji karena ada dalam dua situasi diatas.

"Yaitu dibawah muncul fenomena amuk masa, secara vertikal terjadi sosial distrust terhadap institusi-institusi negara," imbuhnya.

Empat, munculnya budaya kekerasan yang makin marak. Sehingga jika dilihat, media massa, khususnya sekarang dunia cyber, menjadi media sosialisasi yang bersifat masif terhadap perilaku kekerasan.

"Dan ini diyakini mempengaruhi sikap perilaku masyarakat yang akhirnya juga permisif terhadap tindakan -tindakan kekerasan," paparnya.

Ke lima, adalah problem efektifitas pemerintahan ketika untuk penanganan empat persoalan diatas juga menjadi sangat lambat. "Sehingga berdampak, tidak sinkronnya antara pelaksanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, tidak selesainya program di daerah. Persoalan di daerah yang justru lari kepusat,"paparnya.

Karena itu, kata Mahfudz, persolan-persoalan dalam negeri yang terjadi itu, termasuk soal keamanan dalam negeri tersebut, perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Termasuk rekomendasi dari BIN untuk mengatasi permasalahan saat ini.

"Rapat dengan Kepala BIN ini kita skors, karena Kepala BIN di panggil mendadak oleh Presiden. Maka kita akan dengarkan rekomendasi dari BIN untuk atasi persoalan bangsa ini, dalam rapat lanjutannya," kata Mahfudz.

"Sepertinya tidak kita lanjutkan hari ini rapat dengan BIN ini, tapi kita akan jadwal ulang, entah besok atau lusa," tutupnya.

(mpr/lh)