Presiden SBY Percaya Mendagri Bisa Mengatasi Kendala e-KTP

Presiden SBY Percaya Mendagri Bisa Mengatasi Kendala e-KTP

- detikNews
Selasa, 31 Jan 2012 12:38 WIB
Presiden SBY Percaya Mendagri Bisa Mengatasi Kendala e-KTP
Jakarta - Komitmen dari Mendagri Gamawan Fauzi untuk mundur dari KIB II bila program e-KTP tak tuntas pada April 2012, telah didengar oleh Presiden SBY. Semua jajaran terkait didorong agar membantu suksesnya penggantian KTP konvensional tersebut.

Demikian disampaikan Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menanggapi pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR tentang program e-KTP (30/1). Tanggapan disampaikan Julian melalui telepon, Selasa (31/1/2012).

"Presiden memahami adanya kendala teknis di lapangan, namun percaya semua dapat diatasi," kata Julian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, Presiden SBY terus mengikuti perkembangan pelaksanaan e-KTP yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Selalu diingatkan kepada jajaran terkait agar dalam pelaksaan program dan penanganan masalahnya, tetap berdasar prosedur dan aturan berlaku.

"e-KTP perlu didukung dan disukseskan mengingat manfaatnya lebih besar dibanding KTP konvensional. Kemendagri perlu memastikan proses perubahan KTP menjadi e-KTP berjalan dengan baik," sambung Julian.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi di dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengeluhkan jajaran pemerintah daerah yang dinilai kurang berusaha keras melaksanakan program e-KTP. Padahal tenggat waktu tuntasnya program itu pada April 2012.

Untuk keperluan mengejar tenggat waktu, dia akan mengadakan rapat konsolidasi ulang dengan jajaran pemerintah daerah. Bila sampai pada tenggat waktunya e-KTP tak kunjung tuntas, mantan Gubernur Sumatera Barat itu akan mengundurkan diri sebagai mendagri dari KIB II.

"Kita akan buat komitmen lagi. Kalau mereka masih ingkar, saya tidak mengerti lagi. Apa memang sudah nasib saya yang harus mundur 2012?" ujar Gamawan.

"Saya ini kan lelaki. Sekali katakan mundur, ya mundur. Saya bukan banci," tegas Gamawan usai rapat dengan komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).


(lh/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads