RI Butuh Rp 140 M Pulangkan TKI Ilegal

Jakarta - Siapa bilang nasib TKI ilegal selalu buruk? Mereka akan mendapat Rp 302.000 dari Indonesia dan 120-140 ringgit dari Malaysia saat dipulangkan. Indonesia harus merogoh kocek dana Rp 140 miliar.Dengan kurs rupiah terhadap 1 ringgit Malaysia Rp 2.400, maka per TKI ilegal akan mendapat Rp 288.000-336.000 dari pemerintah Malaysia. Jadi total yang akan diterima per TKI ilegal sekitar Rp 590.000-638.000."Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 140 miliar untuk memulangkan sekitar 800.000 TKI ilegal dari Malaysia. Tapi dana itu harus ditekan, karena pemerintah Indonesia tidak punya uang sebanyak itu."Hal itu dikatakan Menakertrans Jacob Nuwa Wea di sela-sela rapat koordinasi bidang Kesra di Gedung Deplu jalan Pejambon Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2004).Rapat dihadiri juga oleh Menlu Hassan Wirayudha, Menko Kesra Ad Interim Malik Fadjar, Mensos Bachtiar Chamsyah, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.Dijelaskan Jacob, anggaran itu juga bekerja sama dengan pemerintah Malaysia. Sebab pemerintah Malaysia juga harus ikut bertanggung jawab atas adanya praktik TKI ilegal."Sejauh ini belum ada pembicaraan antara Indonesia dengan Malaysia untuk pembagian tanggung jawab tersebut," kata Jacob.Malik dalam keterangannya saat jumpa pers usai rapat menuturkan, pemerintah Indonesia rencananya akan memberikan Rp 302.000 per TKI ilegal. Dananya diambil dari dana emergency. Sedangkan dari pemerintah Malaysia, berdasarkan informasi KBRI, akan memberikan 120-140 ringgit per TKI ilegal sampai ke pelabuhan yang telah ditetapkan."Jadi ini seperti dana gotong royong dari pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kita akan mengusahakan kepulangan TKI ilegal secara bertahap, bekerja sama dengan Menakertrans, Deplu dan departemen terkait lainnya sebaik mungkin," katanya.Task ForceSelain itu, lanjut Malik, rapat membahas pembentukan task force atas dasar Keppres, mengenai alokasi dana secara khusus untuk memulangkan para TKI ilegal dari Malaysia, dari tempat kerja mereka sampai ke daerah asal masing-masing.Pintu masuk yang digunakan antara lain Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Dumai, Jambi, Tanjung Pinang, Pare-pare, Tanjung Priok, dan Kuala Tungkal. Empat kapal dari TNI akan dilibatkan dalam pemulangan TKI ilegal.Usai Pilpres IIMenlu Hassan Wirayudha sebelum mengikuti rapat mengatakan, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Malaysia agar menunda pemulangan para TKI ilegal dengan alasan politik dan keamanan."Kami meminta agar pemulangan dilakukan setelah Pilpres putaran dua dilaksanakan," ujarnya.Menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah sensitif kedua negara. Indonesia punya waktu dua bulan untuk mengantisipasi pemulangan TKI ilegal."Untuk itu kita, pemerintah, akan membentuk task force untuk melakukan pemulangan TKI ilegal. Rakor hari ini juga membahas masalah itu," kata Hassan. (sss/)