.webp)
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun mempunyai mimpi untuk memindahkan fungsi pemerintah dari Jakarta, seperti yang dilakukan Malaysia di mana pusat pemerintahan berada di Putrajaya. Menurutnya, konsep itu cukup baik paling tidak untuk mengurangi beban Jakarta.
Jikalau mimpi itu bisa diwujudkan di Jakarta, kira-kira di mana lokasi yang paling strategis khusus menjalankan fungsi pemerintahan?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Foke, demikian dia disapa, menambahkan, menentukan lokasi yang tepat bukanlah kewenangannya. Yang jelas, katanya, akan lebih baik jika lokasi itu tidak terlalu jauh dan tidak pula terlalu dekat dari ibukota.
"Saya nggak berani katakan lokasi. Karena itu bukan cuma kerja saya saja, tapi kerja sama semua pihak di bawah komando Pak Presiden," jelasnya.
Dalam kunjungannya kali ini, Foke juga menceritakan bagaimana dirinya sudah berpikir dari jauh hari untuk membenahi masalah transportasi di Jakarta. Foke mengaku, pola transportasi yang paling tepat diterapkan di Jakarta sejak dirinya menjadi anak buah Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta era 1966-1978) yaitu mengembangkan sistem transportasi berbasis rel, karena dari segi kapasitas bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar.
"Dulu waktu zaman Pak Ali Sadikin, setiap rapat saya selalu mengusulkan bahwa kita butuh transportasi berbasis rel. Tapi kendalanya saat itu, suasananya kurang mendukung. Karena usulan yang berkali-kali itu pula, saja juga berkali-kali kena lemparan asbaknya Pak Ali (Sadikin)," cerita Foke.
"Tapi mungkin karena lemparan asbak itu pula lah saya jadi gubernur," kelakar pria berkumis ini.
Lebih jauh ia memamparkan, mengatasi macet Jakarta itu hanya ada dua cara besar yang bisa dilakukan. Yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkannya ke transportasi umum.
"Pilihan Jakarta untuk membenahi kemacetan itu nggak banyak, karena di satu sisi jumlah kendaraan terus bertambah, tapi di sisi lain jaring jalannya nggak nambah, ya pasti macetlah. Maka itu pilihannya adalah mengurangi jumlah kendaraan dan menambah jaringan jalan. Tapi apa mungkin membatasi hak orang untuk beli kendaraan pribadi lalu memintanya beralih ke kendaraan umum," beber Foke.
Foke menambahkan, jika ditanya apa pilihan yang paling tepat dan singkat untuk membenahi kondisi lalu lintas di Jakarta saat ini, ia mengatakan tentu tidak ada solusi yang bisa dilakukan untuk jangka pendek. Namun keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta yang ada saat ini menurutnya cukup membantu dan akan terus dioptimalkan.
"Kita akan terus kembangkan, dan kita juga akan tambah armadanya. Tapi itulah kita, untuk penambahan bus saja prosedurnya setengah mati," janjinya.
Sedangkan untuk jangka panjang, kini DKI tengah bersiap untuk pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Dia berharap mega proyek ini bisa selesai di tahun 2016 sehingga bisa langsung digunakan.
"September ini kita harapkan sudah mulai kerja untuk Koridor I, Lebak Bulus-Bundaran HI. Sehingga 2016 sudah selesai dan bisa langsung digunakan. Kalau ada yang protes dengan proyek ini itu hak mereka, tapi saya yakin sebagian besar masyarakat Jakarta sudah menunggu MRT ini. Yang protes itu hanya orang yang ingin untung lebih banyak," ucapnya dengan tegas.
Namun sekali lagi, lanjut Foke, untuk membenahi itu semua tidak bisa diharapkan sepenuhnya dari pemerintah daerah saja. Ia berharap ke depan ada kerja sama yang baik dari pemerintah pusat, salah satunya dalam hal regulasi.
"Memperbaiki ini bukan cuma urusan pemerintah provinsi. Jangan cuma imbauan dan mendorong saja, sebab banyak regulasi yang perlu diperbaiki biar lebih efektif," tandas Foke yang mengenakan baju koko krem.
(lia/mpr)
