RUU TNI Terus Mendapat Penolakan

Jakarta - Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI terus berlanjut. Sejumlah elemen mahasiswa dan dan pemuda mendatangi DPR meminta agar RUU tersebut tidak disahkan.Mereka diterima Komisi I DPR yang diwakili Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2004).Berbagai elemen mahasiswa dan pemuda itu tergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang terdiri dari PMII, PMKRI, GMNI, GMKI, IMM, IPNU, IPPNU, Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia.Dalam pertemuan itu, FKPI menyatakan penolakan terhadap RUU TNI. Mereka meminta DPR tidak mengesahkan atau minimal menunda pengesahan untuk menyempurnakan pasal yang belum jelas seperti mengenai teritorial dan posisi Panglima.Effendy Choirie yang menemui mereka menyatakan DPR telah sepakat menyelesaikan UU TNI dalam tahun 2004. Jika tidak berhasil disahkan DPR sekarang maka DPR akan memberi mandat DPR periode mendatang agar menjadikan penyelesaian UU itu dijadikan prioritas. Pembahasan UU TNI akan tetap dilanjutkan. Tapi dalam satu bulan ini Komisi I akan meminta masukan masyakarat terhadap subtansi RUU. "Kalau DPR tak menghentikan pembahasan RUU TNI jangan kecewa. Ini bukan berari ada perselingkungan politik antara pemerintah dan DPR," kata Gus Choi, sapaan akrab Effendy. Sementara di luar gedung, sekitar 75 aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendemo DPR dengan tuntutan yang sama. Bagi PRD, pengesahan RUU TNI sama artinya menyerahkan bangsa ke tangan militer."Seharusnya yang ada adalah UU anti militerisme di mana isinya mengatur agar TNI menjadi alat negara profesional, supaya TNI menghapus teritorial dan Panglima TNI berada di bawah Menhan," kata Ketua Umum PRD Yusuf Lakaseng. Dalam aksi itu PRD juga membawa patung kerbau dengan kepala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati. Patung kerbau itu ditarik sebuah boneka berbaju tentara. "Lawan Militeris=Lawan Mega-SBY," tulis mereka dalam poster yang diusung. (iy/)