Putusan MK: Pemilukada Aceh Diundur

Jakarta - Pemilukada Aceh yang sejatinya digelar pada 16 Februari 2012 diundur. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan eksepsi termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

"Untuk menguatkan putusan sela MK No I/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan KIP Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012," kata Ketua MK, Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang digelar di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Dengan keputusan itu, MK menolak eksepsi keputusan pemohon Kementerian Dalam Negeri. Alasan penolakan terhadap pemohon, menurut Mahfud, karena Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden, dan bukan lembaga negara seperti disampaikan dalam gugatan. Karena itu, MK menilai secara administratif persyaratan permohonan tidak memenuhi syarat.

Wakil KIP Aceh Ilham Saputra yang hadir di persidangan mengatakan akan menjalankan putusan itu sebaik-baiknya. "Setelah putusan ini, kami akan mengadakan rapat pleno untuk segera menentukan hari H-nya," katanya.

Dengan adanya putusan ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pejabat Gubernur Aceh. Jabatan Gubernur Aceh dan wakilnya akan berakhir pada 8 Februari mendatang.

(ndr/vta)