Soal Bima, Komisi III DPR Minta Polisi Tindak Tegas Massa Perusuh

Jakarta - Ketua Komisi III Benny K Harman meminta agar masyarakat tidak menyalahkan aparat kepolisian dalam kerusuhan di Bima, Kamis (26/1). Menurutnya persoalan bukanlah di kepolisian tapi pada pemerintah daerah.

"Saya minta publik jangan mengkambinghitamkan polisi atas kegagalan pemerintah lokal. Sumber konflik di Bima karena pengelolaan SDA yang tidak adil yang berdampak pada masalah keamanan. Polisi serba susah," ujar Benny.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2012.

"Kami minta Kapolri mengambil langkah tegas yang melakukan kerusuhan. Tidak zamannya masyarakat ambil langkah anarkis untuk menuntut hak," ujar politisi Demokrat ini

Menurutnya jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil terkait aturan sebaiknya menggugat di pengadilan. Anarkisme, lanjut Benny, bukan langkah yang tepat.

"Polisi aparatur penegak hukum, terlepas hukum itu adil atau tidak adil. Jika ada yang merasa tidak adil, silahkan menggugat di pengadilan, jangan anarkisme. Kami minta Kapolri tak segan menegakan aturan hukum demi menciptakan situasi yang kondusif," pintanya.

Benny menambahkan persoalan di Bima terletak pada menajemen pemerintah daerah. Masyarakat tidak puas terhadap pemda supaya izin tambang dicabut.

"Ini kesalahan pemda, itu risiko penegakan hukum, risiko mengambil kebijakan. itu bukan kesalahan polisi," imbuhnya.

(feb/ndr)