Kerusuhan Bima, DPR Panggil Kapolri Rabu Depan

Jakarta - Kerusuhan di Bima makin tak terkendali. Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Rabu pekan depan.

"Rabu depan Kapolri akan datang ke Komisi III untuk jelaskan kasus Bima," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Bagi Benny, kasus Bima adalah cermin anarkisme sosial. Juga cermin kegagalan pemerintah daerah dalam penanganan kasus sosial.

"Kasus Bima adalah cermin anarkisme sosial akibat institusi penegakan hukum tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kasus Bima juga cermin kegagalan pemerintah lokal dalam memberikan solusi aras tuntutan masyarakat. Kita jangan kambinghitamkan Kepolisian atas peristiwa di Bima. Pendekatan persuasif tidak selamanya efektif mengatasi kondisi lapangan," terang Benny.

Semula, aksi 10 ribuan warga itu hanya berniat menduduki kantor Bupati Bima. Namun warga mulai marah, ketika kedatangan mereka dihadang aparat kepolisian dan Polisi Pamong Praja. Massa aksi lalu mendobrak gerbang kantor Bupati dan menerobos masuk. Warga mengamuk, dan mulai membakar kantor.

Awalnya aksi hanya diikuti sedikitnya 400 orang. Selang 30 menit kemudian, sedikitnya seribu orang datang bergabung menggunakan sepeda motor. Belum didapat apakah ada korban jiwa dalam aksi pembakaran ini. Namun pembakaran terjadi saat kantor tengah memasuki jam istirahat.

Aksi tersebut terkait bentrok berdarah warga dengan polisi di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011 yang menewaskan dua warga. Ribuan peserta aksi menuntut polisi membebaskan 56 warga Lambu dan Sape yang ditetapkan sebagai tersangka pascabentrok. Massa juga tetap menuntut Izin Operasional perusahaan tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara agar dicabut selama-lamanya, bukan cuma ditangguhkan setahun oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain.

(van/gun)