"Tapi saat saya ingin membangun Papua, saya dihadapkan dengan dengan kelompok calo proyek yang barbar. Saya dihadapkan dengan mafia anggaran yang mengatasnamakan kementerian," ujar Nana.
Nana yang masih setia dengan pakaian serba hitamnya mengatakan itu dalam nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (25/1/2012) malam. Selama membacakan pembelaan setebal 19 halaman itu, Nana lebih banyak menangis terisak-isak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa pun yang melihat, akan tunduk dan membungkuk hormat," ucapnya.
"Mereka memaksa untuk membayar komitmen fee 10 persen dan mengancam akan mencoret daerah yang dialokasikan," lanjut Nana lagi.
Meski dinilai berkuasa, Nana mengaku tidak pernah memberi komitmen fee untuk Sindu maupun Acos. Ia juga membantah ada duit untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar maupun Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Djamaluddin Malik, melalui I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.
"Saya tak pernah berurusan dengan Abdul Muhaimin Iskandar dan Djamaluddin Malik, baik sebagai pribadi maupun sebagai menteri dan Dirjen," tandasnya.
(mok/rdf)










































