"Pastinya, nanti perizinan dan segala macam lewat kita," ujar Wakil Menhub Bambang Susantono ketika ditanya apakah Kemenhub dilibatkan dalam proses pengadaan pesawat Kepresidenan ini.
Hal itu dikatakan Bambang usai memberi sambutan di acara Seminar Nasional Perkeretaapian di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (25/1/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya harus cek dulu ke Pak Dirjen Perhubungan Udara. Saya nggak familiar. Detailnya tanya ke Dirjen Perhubungan Udara saja. Saya nggak tahu detailnya," jelas dia.
Sebelumnya Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan Pemerintah kini sedang menyusun interior dan sistem keamanan pesawat.
"Memang perkembangannya tidak setiap hari. Baru sekitar satu minggu lalu untuk penerimaan green aircraft (jenis pesawat untuk kepresidenan)," ujar Mensesneg Sudi Silalahi usai RDP dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
"Sehingga proses berikutnya adalah interior dan security system. Sekitar 3 hari lalu serah terima, kita kirim tim yang terkait dengan pengadaan itu. Seluruh anggaran sudah disetujui anggota DPR. Sesuai rambu-rambu, tak ada hal yang lebih dari yang disepakati dahulu," ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Lambock V Nahattands mengatakan serah terima dilakukan pada 20 Januari 2012 lalu sekaligus dilakukan uji coba oleh tim.
"Kita minta tangki 4, ini nanti akan selesai April 2012. Maka kita akan lanjut ke cabin interior, masalah security akan diperhatikan juga," paparnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Lambock menjelaskan biaya proses untuk perbaikan pesawat tersebut juga sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan. Sehingga nantinya akan menjadi proyek berkesinambungan pada setiap tahunnya.
"Kita masih berusaha menekan harga. Pesawat green aircraft sudah selesai, cabin interior, bulan April sudah dengan tankinya. Perkiraan 2013 awal, kita sudah miliki pesawat kepresidenan," ungkapnya.
Untuk diketahui, harga pesawat tersebut mencapai US$ 58 juta (sekitar Rp 525 miliar). Pemerintah mengklaim berhasil menawar dari harga penawaran sebelumnya yang mencapai US$ 62 juta (sekitar Rp 561,5 miliar).
(nwk/nrl)











































