"Kita hanya terima gelondongan, nanti kita lihat dan uji apakah sudah sesuai kesepakatan," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo kepada detikcom, Rabu (25/1/2012).
Menurut Ganjar, dalam rapat dengar pendapat bersama Mensesneg Sudi Silalahi Selasa (24/1) kemarin, tidak dibahas secara detil mengenai pesawat. DPR hanya mengkonfirmasi ulang apa yang menjadi temuan BPK terkait pembelian itu.
"Belum sampai teknis, kemarin baru cerita soal delivery, sudah sampai di mana," terangnya.
Sejak awal, DPR memang setuju pengadaan ini dilakukan. Sebab pemerintah berjanji bisa menghemat anggaran perjalanan kepresidenan ke luar kota atau luar negeri dengan adanya pesawat tersebut.
"Tapi intinya mereka sudah order dari sana dan sudah renegosiasi," jelas politisi PDIP ini.
DPR juga menganggap pesawat tersebut layak digunakan untuk presiden. Meski begitu, masih perlu ada modifikasi di bagian keamanan dan interior.
Sudi sebelumnya mengatakan, proses serah terima pesawat green aircraft tersebut sudah dilakukan pada 20 Januari 2012 lalu. Saat ini, proses perbaikan interior dan keamanan pesawat masih digarap oleh tim teknis.
Bila semua lancar, diperkirakan awal tahun 2013, Indonesia sudah memiliki pesawat kepresidenan. Nilai pesawat disebut Sudi mencapai US$ 58 juta.
(mad/ahy)











































