Makassar - Partai Golkar tetap ngotot memperjuangkan penetapan ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT) dengan angka minimal 5 persen dalam rapat pembahasan Undang-undang Pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Hal ini disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham dalam jumpa persnya di restoran Istana Laut, jalan Datumuseng, Makassar, Selasa (24/1/2012).
Menurut Idrus, usulan penetapan PT 5 persen merupakan konsekuensi logis untuk memperkuat sistem presidensial sesuai amanat konstitusi.
"Ada kerancuan dalam praktik ketatanegaraan kita, pemerintahnya presidensial tapi sistem kepartaiannya multipartai, sebagai jalan keluar, Golkar memandang perlunya penyederhanaan partai, untuk mengatur keterwakilan partai di lembaga pengambil kebijakan," tutur politisi Golkar asal Sulsel ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idrus menyebutkan, besar-kecilnya Parpol tidak memiliki korelasi dengan angka PT. Hal tersebut tergantung kinerja mesin-mesin Parpol dan respons rakyat pada Parpol. "Kalau kinerja mesin partainya bagus, rakyat akan memilih partai itu dan akan melampaui angka PT tersebut, kalau partainya tidak mampu dapat PT 5 persen, berarti kinerjanya kurang bagus dan respon rakyat juga kurang," tambah Idrus.
Idrus juga menyebutkan carut-marutnya sistem politik di Indonesia berkaitan dengan kebiasaan menerapkan sistem bongkar-pasang dalam menetapkan aturan main dan belum sampai pada titik ideal dalam berpolitik yang sesuai dengan konstitusi negara.
(mna/anw)
.webp)
