"Kebijakan BURT terkait pembangunan ruang rapat Banggar harus dibongkar, kenapa pimpinan BURT dan pimpinan Dewan tidak tahu persoalan itu, ini kan memalukan, kami meminta BK untuk memeriksa semua pihak yang terlibat," ujar Idrus dalam keterangan persnya di Restoran Istana Laut, Makassar, Selasa (24/1/2012).
Idrus menambahkan, DPP Golkar akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila kadernya terlibat dalam proses lahirnya kebijakan pembangunan ruang rapat Banggar tersebut. Menurutnya, kebijakan pembangunan Banggar tidak sejalan dengan misi partainya yang memihak ke rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta KPK membongkar semuanya, siapa pun dia, termasuk anggota Fraksi Golkar bilamana terlibat, supaya semuanya clear," papar Idrus.
(mna/anw)











































