Tjahjo: Silakan KPK Periksa Dugaan Mark Up Pengadaan Kursi Dewan

Blitar - Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam penyidikan pengadaan meja dan kursi ruangan Banggar DPR senilai Rp 20,3 miliar, jika dalam pengadaan perabotan untuk lembaga DPR tersebut dinilai terdapat indikasi mark up.

Penegasan anggota Komisi I DPR RI tersebut dikatakan Tjahjo dalam rombongan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan ziarah di makam Presiden Soekarno. Tjahjo mengatakan saat ini proses pengadaan kursi mewah DPR RI tengah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui detil mengenai ada tidaknya mark up anggaran.

"Sudah selayaknya KPK untuk masuk jika nantinya diketahui terdapat dugaan mark up anggaran dalam pengadaan perabotan tersebut. PDIP sudah membuka pintu lebar-lebar untuk dilakukan pemeriksaan tersebut," terangnya saat ditemui detikcom di halaman makam Proklamator RI di Keluarahan Bendogerit Kota Blitar, Jumat (20/1/2012).

Di Samping itu dia merasa kecewa dengan adanya sikap Sekjen DPR RI yang seharusnya tidak menggunakan bahan material meja kursi dari luar negeri. Langkah itu dinilai sangat menciderai lembaga DPR. Sehingga berimbas pada banyaknya kegaduhan yang sifatnya tidak perlu terjadi.

Untuk itu dia meminta agar BURT melakukan evaluasi dalam mekanisme pengadaan meja kusi tersebut. "DPR itu jangan digaduhkan oleh hal-hal kecil, biarkan pemerintah yang gaduh masalah itu. Sudah seharusnya BURT melakukan evaluasi lah berkaitan terhadap permasalah tersebut," terang Tjahjo.

Kegaduhan pengadaan perabotan DPR RI terjadi akibat besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp 20,3 miliar, meliputi ruang yang luasnya lebih kurang 800 meter persegi, dilengkapi dengan furnitur mewah dan mahal. Kursi-kursi mewah impor didatangkan dari Jerman. Tak hanya itu, karpet yang menjadi alas/lantai diperkirakan menelan biaya Rp 5 juta per meter dan ini didatangkan dari Timur Tengah. Di dalam ruang itu juga terpasang tiga televisi wall ukuran 3x2 meter yang disusun dari 12 unit TV LCD tanpa bingkai, dimana per unitnya ditaksir berharga Rp 5 juta. Soundsystem untuk penataan suara dan lampu-lampu dalam ruangan juga menghabiskan banyak uang. Kemewahan fasilitas inilah yang membuat lembaga DPR RI saat ini tengah menjadi sorotan.

"Kami kira harus ada evaluasi ulang kenapa harus menggunakan impor, kalau perlu meja kusi itu harus diganti," tukasnya.

(bdh/anw)