Soal Leopard, Menhan: Urusan di Parlemen RI & Belanda Belum Selesai

Jakarta - Rencana Pemerintah RI membeli tank jenis Leopard dari pemerintah Belanda masih terganjal sikap dua parlemen negara. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan meski antarpemerintah RI-Belanda sudah ada pembicaraan, namun urusan di dua parlemen negara itu belum tuntas.

"Antara pemerintah dan pemerintah sudah ada pembicaraan. Tetapi kan kita punya parlemen, mereka juga punya parlemen. Urusannya masih belum selesai," kata Menhan usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri 2012 di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2012).

Parlemen Belanda menolak pemerintahnya menjual tank Leopard karena rekam jejak RI yang dinilai buruk soal HAM. Sementara, sejumlah anggota DPR RI menolak pembelian karena Leopard dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia.

Menhan melanjutkan rencana pembelian Leopard masih akan dibahas pihaknya bersama Komisi Pertahanan DPR pada Selasa 24 Januari mendatang. "Kita nanti bicarakan di sana," ujar Menhan.

Menhan kembali menegaskan, rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda itu merupakan usulan matra Angkatan Darat sebagai pengguna. Pembelian main battle tank jenis Leopard juga sudah berdasarkan survei yang dilakukan oleh TNI AD.

"Sebenarnya yang paling cocok itu, tiga-tiganya. Punya medium, punya heavy. Kalau kita punya uang. Tetapi karena kita terbatas. Makanya kita ambil yang main battle tank. Nah masalahnya itu bukan main battle tank, itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kenapa beli Leopard," kata Menhan tentang hal dipersoalkan DPR.

Radio Nederland pada 14 Desember 2011 melaporkan, parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan rencana penjualan tank ke Indonesia. Rencana penjualan sejumlah tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan ditolak Parlemen Belanda karena Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks). Hanya partai memerintah CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini. Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan track record Indonesia berperan kuat dalam pengambilan keputusan ini.

(lrn/mok)