.webp)
"Sebulan lalu, Nenek Manih menerima ancaman ada seseorang ke rumahnya. Mereka bilang jangan macam-macam, kalau macam-macam tahu rasa kamu," kata kuasa hukum Nenek Manih, Agung Mattauch, usai melapor ke LPSK, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2012).
Kisah tersebut bermula saat Nenek Minah mendapat 'durian runtuh' berupa kompensasi pembebasan lahan miliknya yang akan dijadikan Kanal Banjir Timur (KBT) seluas 8.600 meter persegi. Lahan yang cukup luas tersebut dihargai Rp 1 juta/meter persegi sehingga total uang yang dia dapat Rp 8,6 miliar yang dirupakan dalam bentuk cek.
Pada 18 Desember 2007, Nenek Manih didatangi 7 orang suruhan makelar tanah berinisial H AS. Belakangan ketujuhnya diketahui sebagai aparat kepolisian Polres Jaktim di bawah komando AKP S. Mereka memaksanya untuk segera mendatangi Kantor Wali Kota Jaktim untuk mengambil cek pembebasan tanah milik si Nenek Manih.
Lalu Nenek Manih mengambil cek tersebut ke kantor Wali Kota Jakarta Timur. Saat hendak mencairkan cek itu ke bank, Nenek Manih meminta ditemani anaknya. Tapi 7 orang tersebut malah melarang. Setelah sampai di Bank DKI Jakarta Cabang Jatinegara untuk mencairkan cek, pengawal meminta cek tersebut dan membawa uang yang telah dicairkan.
"Kami sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Uang Rp 8,6 miliar hilang," kata Agung.
Dengan laporan ke LPSK ini, Nenek Manih berharap ada perlindungan bagi dirinya. Apalagi sebagai korban penipuan, Nenek Manih benar-benar tersudut.
"LPSK prihatin atas kasus ini. Apalagi nenek yang buta huruf dirampok di depan mata," kata Agung.
(asp/nrl)
