BK Minta BPKP dan KPK Selidiki Proyek Ruang Banggar Rp 20 M

Jakarta - Semua pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait proyek ruang rapat baru Banggar DPR telah BK DPR minta keterangannya. Pemeriksaan menemukan kejanggalan dalam proyek senilai Rp 20 milyar itu dan merekomendasi BPKP serta KPK turun tangan.

"Kita melihat kebutuhan audit segera oleh BPKP," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, di lantai 2 Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

"Kalau ada indikasi pidana, akan kita serahkan ke penegak hukum," sambungnya.

Kesimpulan adanya kejanggalan, merupakan hasil pemeriksaan BK DPR ke lokasi ruang rapat yang kontroversial tesebut. Menurut BK DPR, perabot dan perangkat kerja di dalam ruang rapat tersebut terlalu sederhana untuk ukuran sebuah proyek yang menelan dana Rp 20 milyar.

Seratusan kursi impor untuk perserta rapat, dinilainya tidak cukup mewah. Demikian juga dengan empat unit kursi untuk pimpinan BK DPR yang berbandrol Rp 24 juta per buah serta karpet pelapis yang seharga Rp 5 juta per meter.

"Karena asas kepatutannya, waktu kita melakukan pengecekan kita melihat ruangnya tidak secanggih duitnya yang Rp 20,3 miliar. Kursinya seperti itu, mejanya juga biasa saja. Tidak semewah yang digembar-gemborkan," ujar Prakosa.

"Tata letaknya juga aneh, miring-miring tidak nyaman. Kenapa dibuat seperti itu?" imbuhnya sambil menyatakan akan segera minta keterangan PT Gubah Laras selaku konsultan pelaksana proyek.



(van/lh)