Banggar, BURT dan Sekjen DPR Perlu Dikonfrontir Soal Proyek Rp 20 M

Jakarta - Banggar, BURT dan Kesekjenan DPR saling lempar tanggung jawab soal proyek ruang rapat Rp 20 miliar. Ketiganya perlu dikonfrontir secara terbuka dan dibandingkan keterangannya dengan rekaman rapat penyusunan proyek tersebut.

"Mereka harus dikonfrontir, di depan transkrip rekaman, secara terbuka," desak Ketua Fraksi MPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, itu bisa direalisasikan. "Mengkonfrontir Banggar, BURT dan Kesekjenan itu wewenang BK," tutur Pramono.

Karena, menurut dia, masalah ruang Banggar tak terlepas dari tiga alat kelengkapan DPR ini. Mengingat pengusulan hingga realisasinya melibatkan ketiga alat kelengkapan ini.

"Tidak bisa lepas dari alat kelengakapan Banggar, BURT dan Kesekjenan. Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan,"paparnya.

Menyertakan transkrip rapat juga dipandang cukup positif. Mengingat harus ada yang mempertanggungjawabkan proyek kontroversial ini, bukan saling lempar tanggung jawab.

"Sehingga akan dilihat siapa yang mengusulkan. Supaya tidak saling melempar dan sebagainya. Transkrip akan kelihatan apakah yang mengusulkan dari kesekjenan, Banggar atau BURT," jelasnya.

(van/lh)