"Harus dibuka. Itu bagian dari transparansi. Semua rapat-rapat di Banggar harus bersifat terbuka karena terkait dengan penggunaan uang negara," kata Ray saat dihubungi detikcom, Kamis (19/1/2012).
Badan Kehormatan (BK) yang kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR atas renovasi tersebut pun diminta untuk tidak tertutup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Sekjen DPR Nining Indra Saleh menyertakan rekaman rapat antara Sekjen, BURT dan Banggar DPR ketika menyerahkan surat permohonan renovasi ruang Banggar DPR. Di dalam rapat sempat disinggung soal spesifikasi perabot untuk ruang rapat baru itu.
(feb/fjr)











































