Melchias Mekeng Siap Diperiksa BK DPR untuk Kasus Ruang Rp 20 M

Jakarta - Pimpinan Banggar DPR mengaku siap bekerja sama dengan BK DPR dalam proses hukum kasus proyek ruang Badan Anggaran DPR. Proyek tersebut menjadi sorotan dan diduga ada penyelewengan gara-gara anggaraanya mencapai Rp 20 milyar.

"Semua warga negara harus taat hukum, ya (siap)," tutur Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng, dalam pesan singkat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Mekeng juga berharap BK DPR memeriksa Kesekjenan DPR. Karena menurut dia, proyek ruang Banggar DPR membengkak karena kesalahan Setjen DPR.

"BK periksa itu Kesekjenan, bongkar permainan-permainan ini. Kalau perlu KPK masuk periksa ini permainan-permainan. Tidak masuk akal seorang anggota DPR mengurusi masalah kecil, urusan kursi, meja, urusan amat," kata Mekeng.

Ruang rapat Banggar Rp 20 miliar memang pesanan Banggar DPR. Badan Kehormatan DPR sudah mengantongi transkrip pemesanan furnitur oleh Banggar DPR.

"Saya tidak mau ungkap isinya karena BK sedang memprosesnya. Transkripnya sudah ada di BK," tutur Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurut sumber detikcom di internal BK DPR, dalam transkrip rekaman tersebut terdapat pembicaraan Kepala Biro Harbangin DPR Sumirat dan staf Sekten DPR saat menawarkan furnitur untuk ruang rapat baru Banggar DPR. Beberapa anggota Banggar memilih furnitur yang mereka anggap cocok, termasuk kursi impor dari Jerman.

(van/lh)