Pemecatan Sekjen DPR Tunggu Audit BPKP

Jakarta - Pimpinan DPR belum memutuskan memecat Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Rekomendasi melakukan pemecatan Nining baru akan diputuskan setelah terbukti ada penyimpangan berdasar hasil audit BPKP terhadap proyek ruang Banggar DPR Rp 20 miliar.

"Saya pikir itu masalah step by step dari BK DPR dan audit BPKP. Kita menunggu perkembangan BK dan BPKP," tutur Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurut politisi senior PDIP ini, Pimpinan DPR memang belum memutuskan secara final pergantian Sekjen DPR.

"Ibu Nining kan eselon I dan beliau pejabat tinggi negara, tentunya dalam proses kalau ada keinginnan pergantian itu bukan prosedur yang gampang. Harus ada proses usulan dari pimpinan dan sebagainya. Sampai hari ini, pimpinan belum bicara soal ini," tutur Pramono.

Untuk sementara, menurut Pramono, Sekjen sudah diberi surat teguran. Dengan harapan memperbaiki kinerjanya di kemudian hari.

"Tetapi berkaitan dengan surat teguran yang diberikan Ketua DPR dan Pimpinan sebenarnya ada yang berbeda. Di dalam surat teguran itu ada 4 point salah satu meminta sekjen apabila ada permintaan dari alat kelengkapan dewan yang tidak wajar maka diminta kesekjenan untuk menolak, ini saya pikir positif," beber Pramono.

(van/lh)