"Banggar, BURT, Pimpinan DPR dan Sekjen harus melihat realita, dana publik tidak boleh dihambur-hamburkan untuk bermewah-mewahan. Negara ini masih terlilit dengan utang dan kemiskinan, ini harus disadari bersama," ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, saat dihubungi detikcom, Rabu (18/1/2012).
MTI mendesak inilah saatnya DPR membenahi diri. Seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan sejak awal. Bukan hanya saat membuka penawaran lelang saja. Seluruh proyek harus transparan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada jaminan dengan fasilitas yang supermewah, kinerja DPR meningkat atau dapat dirasakan oleh masyarakat," lanjutnya.
(rdf/vta)











































