Proyek Mebel Rp 13,2 Miliar, MA Tak Sensitif Persoalan Bangsa

Jakarta - MA membuat anggaran pengadaan mebel senilai Rp 11,4 miliar untuk ruang 9 pimpinan serta ruang sidang. Selain itu MA juga menganggarkan membeli mebel dua ruang rapat, yaitu Ruang Wirjono dan Ruang Murdjono sebesar Rp 1,8 miliar. Pantaskah?

"MA tidak sensitif dengan persoalan bangsa," kata Wakil Ketua YLBHI, Alvon Kurnia, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (17/1/2012).

Menurut Alvon, permasalahan hukum sangat banyak daripada mengurusi mebel ruang pimpinan tersebut. Seperti bantuan hukum bagi orang miskin atau pelatihan hukum bagi aparat pengadilan.

"Memang sudah ada dana (untuk program bantuan hukum), tapi lebih bagus diperbanyak lagi daripada dananya buat beli mebel pimpinan. Anggaplah satu pimpinan dapat anggaran mebel Rp 20 juta kali 9 pimpinan. Kan cuma Rp 180 juta," terang Alvon.

Padahal, MA selama ini selalu mengeluh buruknya gedung pengadilan yang tersebar di penjuru nusantara. Namun, MA malah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk beli mebel pimpinan MA.

"Lihat di pengadilan-pengadilan. Banyak kursi dari kayu yang umurnya sudah puluhan tahun. Sudah reyot. Ini masalah prioritas, dan MA tidak bisa membuat prioritas itu," tandas Alvon.

Toh hingga saat ini pimpinan MA sudah mempunyai mebel yang masih layak pakai. Seharusnya membuat prioritas membeli mebel berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.

"Anggaplah sudah ada mebel pimpinan, alasan apa untuk diganti? Apakah sudah rusak? Jangan mengganti mebel karena mengikuti keinginan dan menuruti mode/ fashion. Kalau belum rusak, jangan diganti. Kalau sudah enggak model dan jadul mungkin saja. Tapi apa itu alasan diganti?," tanya balik Alvon.

Hingga saat ini, Sekjend MA, Nurhadi tidak bisa dihubungi baik lewat telepon atau sms. Begitu juga dengan Jubir MA, Hatta Ali.
(asp/lh)