Pramono Anung: Proyek Sensitif DPR Harus Disetujui Rapim

Jakarta - Ketua BURT DPR yang juga Ketua DPR Marzuki Alie mengeluhkan kinerja Setjen DPR yang membabi buta. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan, semua proyek DPR yang sensitif harus mendapat persetujuan pimpinan DPR.

"Ketua BURT yang juga Ketua DPR yang dalam beberapa hal betul-betul tidak tahu, harus ada mekanisme kontrol. Artinya setelah BURT menyusun, poin yang sensitif kepada publik harus meminta persetujuan dalam rapim DPR," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (17/1/2012).

Politisi PDIP ini menuturkan, perlu ada perbaikan dalam proyek-proyek di DPR yang sensitif seperti proyek kalender dan pengharum ruangan DPR yang bernilai miliaran rupiah. Pimpinan DPR juga harus mendapat laporan menyeluruh atas proyek tersebut.

Ke depannya, lanjut Pramono, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR. Pimpinan DPR harus mendapatkan laporan menyeluruh tentang proyek-proyek yang sensitif.

Pramono menilai, renovasi WC Rp 2 miliar sebenarnya sudah layak. Sebab jumlah anggota DPR 560 anggota dan tamu mencapai 2.500 sehari. Sedangkan renovasi ruangan Banggar DPR seluas 100 meter persegi yang menelan ongkos Rp 20,4 miliar, Pramono menyoroti kursi yang diimpor dari Jerman.

"Kenapa kursinya tidak dari Indonesia, ergonomis dan nyaman," tutur dia.

Namun Pramono menolak usulan untuk menonaktifkan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebab yang bertanggung jawab atas proyek DPR adalah BURT yang diketuai Marzuki Alie.

"Sebetulnya usulan di kesekjenan itu yang bertanggung jawab BURT. Kebijaksanaan pengangaran itu BURT. Sekjen itu operasional, bukan berarti saya membela Bu Sekjen," ucap Pramono.



(nik/nrl)