"Yah kalau ada mafia proyek ya usut ajah. Saya sebagai ketua bidang pengawasan di BURT saya sudah meminta BPKP untuk mendalami ini. Sudah saya minta sejak hari Jumat," kata Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2012).
Menurut Refrizal, BURT sudah bekerja sesuai fungsinya. Sedangkan pengusulan anggaran dilakukan Sekjen DPR.
"BURT itu kan menentukan kebijakannya. Kalau detilnya bukan di BURT. Tangganggungjawab itu masing-masing ada tanggungjawabnya. Betul dia memang hanya melaksanakan, tapi yang mengusulkan siapa, ya dia juga yang mengusulkan. Masa BURT yang mengusulkan," papar politisi PKS ini.
Refrizal mengaku sudah melaporkan semua rapat BURT dalam paripurna DPR. Termasuk kepada Ketua BURT DPR, Marzuki Alie.
"Tanya Pak Marzuki dong jangan tanya ke saya. Semua anggota dilaporkan, dirapatkan di paripurna. Sebagai pimpinan siapa pun yang memimpin tidak ingin menyudutkan pimpinan lain. Kalau sudah diputuskan pimpinan BURT angkanya atau plafonnya sekian, semua seharusnya mengetahui,"katanya.
BURT juga siap melayani pemeriksaan BK DPR. Mengingat BK melihat pelanggaran kode etik dalam pembangunan ruang Banggar yang dikecam publik tersebut.
"BK ingin menertibkan. Kan banyak juga anggota-anggota yang ingin mengundurkan diri di Banggar. Apa dia tidak tahu, kalu saya bilang semua sudah dijelaskan. Dan semua hasil rapat BURT pasti dilaporkan ke Banggar. Tidak ada yang tidak dilaporkn ke Banggar. Perkara dia tidak tahu itu urusan dia," tandasnya.
(van/mad)











































