Standar Halal Indonesia Bisa Jadi Pedoman Internasional

Jakarta - Pertemuan tahunan Dewan Pangan Halal Dunia digelar di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga meluncurkan buku persyaratan sertifikasi halal. Diharapkan buku ini bisa menjadi standar internasional untuk penerapan makanan halal.

"Kami berharap metode dan standar LPPOM bisa menjadi standar dunia,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kyai Haji Ma’ruf Amin, saat pembukaan pertemuan Dewan Pangan Halal Dunia di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (16/1/2011).

Sementara itu Wapres Boediono yang membuka acara ini secara resmi berharap sertifikasi halal tidak dibebankan pada konsumen.

"Ini penting karena sebagian besar konsumen adalah Muslim dengan penghasilan yang barangkali masih pas-pasan," ujar Boediono.

Boediono menjelaskan Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim sebanyak 200 juta jiwa, yang setara dengan jumlah muslim di enam negara Islam yaitu: Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, dan Turki. Bisa dibayangkan betapa besar jumlah produk baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya yang beredar di masyarakat dan selalu dikonsumsi sehari-harinya.

"Bagi umat muslim, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk-produk lainnya bukan sekedar sarana kebutuhan secara lahiriyah, namun juga mempunyai segi rohaniah yang penting," jelas Wapres.

World Halal Food Council (WHFC) atau dewan pangan halal dunia didirikan tahun 1999. Sejak didirikan Indonesia didaulat jadi ketua WHFC. Saat ini 24 lembaga sertifikasi dari 14 negara menjadi anggota WHFC.

Dalam pertemuan tahun ini, delegasi yang datang berasal dari AS, Belgia, new Zeland, Australia, Brazil, Swiss, Jerman, Belanda, Polandia, Italia, Spanyol, Malaysia, Singapura, Philipina, Turki dan Taiwan.



(rdf/lrn)