ICW: Moratorium Semua Proyek di DPR!

Jakarta - Jajaran internal DPR saling lempar tangan dalam kontroversi proyek renovasi bernilai milyaran rupiah. Sebelum ada pertanggungjawabab yang jelas dari Banggar, BURT dan Setjen, maka semua proyek-proyek di DPR harus dihentikan sementara.

Demikian salah satu desakan Koalisi Antimafia Anggaran, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesia Budget Center (IBC).

"Mendesak BURT dan Setjen DPR untuk melakukan perbaikan dalam setiap aktivitas penganggaran dan ketersediaan laporan pertanggungjawaban kepada publik," kata peneliti bidang korupsi politik ICW Apung Widadi, dalam keterangan di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2012).

"Selama BURT dan Setjen DPR belum memperbaiki kinerja tersebut, semua proyek di DPR dihentikan untuk sementara waktu, atau dengan kata lain moratorium," tegas Apung.

Koalisi Antimafia Anggaran juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek siluman di DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam proyek-proyek siluman itu.

Sementara Direktur Divisi Monitoring, Advokasi dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri mengatakan ada masalah dalam relasi BURT dan Setjen. Seringkali BURT DPR tidak tahu dengan proyek yang dibahas di Setjen. Bisa jadi akibat kurang koordinasi atau karena hal lain.

"Kalau relasi BURT-Setjen seperti sekarang ini, maka tidak mengherankan kebijakan kontroversial ini selalu ada. Perbaiki relasi BURT-Setjen," jelas Ronald.

Ronald menyarankan untuk proyek-proyek di DPR ini harus didahului survei kebutuhan. Jangan sampai, perdebatan ini dilakukan setelah proses pengadaan sudah berjalan.

Sedangkan peneliti IBC Roy Salam mengatakan, tak membayangkan DPR yang mengontrol pemerintah atau eksekutif saja tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka kritik DPR pada pemerintah bisa tumpul.

"Siapa lagi yang mengawasi kinerja pemerintah kalau bukan DPR? Tapi kalau kinerja DPR seperti ini, dalam pengelolaan anggaran saja buruk, bagaimana mungkin DPR bisa mengatakan proyek di pemerintahan juga buruk?" tukas Roy.


(nwk/lh)