Ih! 3 Jamban untuk Proyek-proyek Siluman DPR

Jakarta - Ada 3 WC jongkok dipasang di dalam kantor Indonesia Corruption Watch (ICW). 3 Jamban itu untuk menyindir proyek-proyek siluman di DPR.

Tak semuanya berupa jamban, hanya satu yang benar-benar jamban jongkok, berwarna putih dengan merek 'Toto'. Jamban yang diletakkan di tengah itu diletakkan di atas kardus tutup wadah kertas HVS. Disangga 7 batu-bata di kanan-kirinya.

Di belakangnya, ada tulisan dari kardus yang dibungkus kertas putih. 'JAMBAN DPR, JANGAN BEBANI RAKYAT' dengan spidol merah dan hitam.

Di sisi kanan-kirinya, ada jamban yang hanya diserupakan kardus tutup wadah kertas HVS dengan 2 batu-bata di kanan-kirinya. Agaknya, itu menggambarkan jamban warga miskin. Di belakang jamban itu ada kerdus berbungkus kertas putih 'JAMBAN RAKYAT Rp 50 / Gratis'. Ada juga yang bertuliskan, 'Rp 2 Miliar = 285 Jamban keluarga miskin. 174 MCK Warga Miskin'.

"Ini jawaban yang ada di masyarakat. Seharusnya DPR berkaca pasa kondisi masyarakat. Termasuk renovasi toilet DPR yang masih bagus sekitar Rp 2 miliar," ujar peneliti ICW bidang korupsi politik, Apung Widadi dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2012).

Bukan hanya toilet, tapi juga proyek lahan parkir motor senilai Rp 3 miliar dan yang paling gres, renovasi ruangan Banggar senilai Rp 20 miliar. Proyek-proyek tersebut dinilai siluman karena Setjen DPR dinilai tertutup dan tidak transparan.

"Dalam proses lelang, pemberitaan prosedur lelang, sampai pemenang proyek tidak semua disampaikan ke publik, minimal melalui situs LPSE DPR," kritik Apung.

Selain proyek-proyek itu, Apung menambahkan, bahwa Setjen juga melakukan tender pengerjaan proyek servis kompleks rumah jabatan di DPR senilai Rp 36,6 miliar pada 5-3 Desember 2011, pengadaan mesin foto copy berkecepatan tinggi senilai Rp 5,7 miliar pada Oktober 2011, penggantian kubikel PGDB/PGC DPR senilai Rp 4,3 miliar pada Oktober 2011.

"Total proses tender yang tidak diketahui prosesnya dari Oktober 2011 sampai sekarang mencapai 50-an. Ketidaktransparanan ini lekat dengan indikasi permainan proyek dan korupsi. Sayangnya kinerja Setjen yang tak transparan dan tertutup ini tidak diawasi pimpinan DPR," tegas Apung.

(nwk/nrl)