Anas Tak Ingin Suudzon Terhadap Hasil Survei yang Diskreditkan PD

Jakarta - Survei lembaga survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu menunjukkan Partai Demokrat, sebagai partai incumbent, akan terkena dampak politis merosotnya kinerja pemerintah dalam penegakan hukum. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tak ingin berpikir negatif terhadap hasil survei tersebut.

"Saya tidak ingin berpikir suudzon, tapi yang paling penting menurut saya kalau ada yang kurang di tahun 2011 kita perbaiki pada tahun 2012 diperbaiki. Kalau ada kinerjanya yang harus diangkat pada 2012 mari diangkat," kata Anas saat ditanya apakah ada skenario mendiskreditkan PD dalam survei itu.

Hal ini disampaikan Anas usai mengikuti rapat Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Gedung DPR, Senyan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Anas menilai survei itu bisa dijadikan refleksi bahwa pemberantasan korupsi belum selesai. Menurutnya hasil survei itu tidak boleh dikaitan dengan kepentingan subyektif partai. "Itu harus berpatokan pada kepentingan bangsa. Kalau dikaitkan dengan kepentingan subjektif partai nanti terjadi politisasi," tuturnya.

Sebelumnya survei LSI menunjukkan per Desember 2011, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 52 persen.

Dari responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi 'sangat baik', 24,7% di antaranya akan memilih Partai Demokrat pada pemilu 2014. Dari yang menilai 'baik', 17,6% yang akan memilih Partai Demokrat. Dari yang memilih 'buruk', sebanyak 12,1% yang akan memilih Partai Demokrat. Dan dari yang memilih 'sangat buruk', 10,5 % yang akan memilih Partai Demokrat. Responden yang ditanya adalah yang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

"Kekuatan incumbent menjelang pemilu atau pilpres 2014 yang paling nyata adalah Partai Demokrat. Sementara Presiden SBY tidak bisa maju lagi karena konstitusi membatasinya dan karena itu isu tentang kelangsungan kekuasaannya menjadi tidak relevan," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, pada jumpa pers, Minggu (8/1).

(nal/vta)