Soal Ruang Rapat Banggar dan Proyek Lain, DPR Tak Pedulikan Rakyat

Jakarta - DPR tak henti-hentinya membuat berita melalui proyek fisik dibanding kebijakan strategis melalui legislasi. Mulai dari pembangunan gedung baru Rp 1 triliun, renovasi toilet Rp 2 miliar hingga yang sudah terlaksana secara diam-diam ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) senilai Rp 20 miliar. Hal ini menunjukkan DPR tidak mempedulikan kritikan rakyat.

Apalagi, proyek rapat ruang Banggar ini sampai hari ini tidak ada yang tegas menyatakan bertanggung jawab memprakarsai pembangunan ruang rapat itu.

"Ya itu berarti uang siluman. Menurut saya sih ini kelalaian, bukan hanya kelalaian tapi ketidakpedulian DPR keseluruhan terhadap persoalan yang selama ini menjadi keprihatinan masyarakat tentang DPR, dan ini kan bukan yang pertama kali," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommi A Legowo saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).

Kendati dikritik bertubi-tubi oleh rakyat, nyatanya DPR bergeming. Tak menghiraukan kritikan rakyat itu.

"Soal WC, pembangunan gedung, semua itu sudah sangat nyata terlihat DPR tidak peduli dengan apa yang menjadi keprihatinan publik pada diri mereka. Tidak ada proses perbaikan diri dalam DPR itu perbaikan diri di dalam DPR termasuk hubungan kesekjenan dengan pimpinan dan anggota DPR," kritik Tommi.

Hal ini menunjukkan, bahwa antar Sekjen dan DPR tidak ada kemauan bersama untuk memperbaiki parlemen ini. Padahal, yang diperlukan adalah duduk bersama membangun komunikasi antara Setjen dan lembaga-lembaga di DPR.

"Kalau mereka berkemauan baik merespons publik, apa sih susahnya mereka bertemu saling mengkonfrontasi diri. Di DPR banyak ruang untuk melakukan mediasi seperti ini, ruang terbuka yang sangat luas untuk undang orang, kalau ada kemauan baik Setjen DPR dan DPR," jelas dia.

"Saya tidak tahu apakah di balik ketidakpedulian mereka ini kesempatan untuk ambil keuntungan jadi sangat terbuka? Lempar tanggung jawab artinya uang ini siapa yang harus melaporkan tidak ada yang bertanggung jawab tidak ada yang melapor," tandas Tommi.

(nwk/nrl)