.webp)
"Banyaknya keluhan para vendor tentang KKN. Mereka SMS kepada saya, nuansa tender yang diatur dan sebagainya. Saya selalu sampaikan kepada Bu Sekjen tapi tidak pernah ada perubahan. Justru proses tender yang meski dilakukan dengan internet tapi menurut pengamatan saya masih bisa diatur," papar Marzuki.
Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti itu kan bisa menang memilih penawaran dari perusahaan yang lain karena dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi penawaran," ujar Marzuki.
Ia juga mencontohkan saat Sekjen DPR mendorong proyek pengadaan komputer yang harganya di atas Rp 20 juta. Padahal, saat itu di mejanya ada komputer yang masih layak digunakan.
"Artinya spesifikasi bisa diatur. Saya beli komputer jangkrik made in Glodok dan itu tahan sampai sekarang. Kita itu membeli sesuatu sesuai manfaat yang ingin kita dapatkan. Kita tidak perlu spesifikasi Rp 20 juta dengan fungsi hanya untuk menulis," tutur Marzuki.
Contoh lain, adalah proyek pengadaan finger print DPR. Menurutnya, anggaran yang diusulkan Sekjen DPR juga tidak realistis.
"Seperti finger print, teknologi seperti apa lagi? Sesuai kebutuhan DPR saja, sistem seperti apa memang yang dibangun? Saya bilang begitu masih saja harganya miliaran," keluh Wakil Ketua Dewan Pembina PD ini.
Ia menyebut ada praktik KKN usang dalam pengadaan proyek di DPR. Ia mengaku akan mengungkapkan semuanua.
"Sekjen seolah tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Ini terlalu mahal, standar saja. Tidak usah spresifikasi aneh-aneh. Ini cara-cara KKN yang usang, saya tahu karena saya mantan auditor. Sudahlah jangan dilakukan di depan saya, kalau di kampung sana silakan," kata Marzuki.
"Saya Ketua DPR, Ketua BURT, saya punya sikap. Memang yang mecatnya presiden. Saya akan tempuh," tandasnya.
(van/aan)
