.webp)
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa menolak untuk menandatangani surat dukungan pembentukan panitia khusus untuk menyelesaikan masalah agraria dan pertanahan. Surat dukungan itu diajukan oleh Sekber Pemulihan Hak Rakyat, salah satu kelompok yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (12/1).
Saat bertemu aktivis Sekber di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, ia mengungkapkan alasan penolakannya. “Belum ada sikap resmi dari Fraksi Partai Demokrat terkait persoalan ini,” ujar Saan Mustofa.
Namun, dia berdiplomasi, ; “Saya akan membicarakan persoalan ini dengan fraksi.” Sebab, Partai Demokrat pada dasarnya berkomitmen menyelesaikan persoalan sengketa pertanahan hingga tuntas. Instrumen apa pun akan digunakan untuk penyelesaian sengketa itu, termasuk jika harus melalui Pansus.
Menurut Saan, masalah tanah tak bakal bisa dituntaskan Panja Tanah di Komisi II saja. Persoalan ini menyangkut hal lain seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangannya. Sehingga pembahasannya mesti melibatkan Komisi lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagi pula, kata dia, konflik agraria ini tak hanya terjadi pada periode pemerintahan sekarang. Meskipun masalah ini sudah berlangsung sejak lama, pemerintah SBY justru berkomitmen menyelesaikannya. “Tentu saja dengan mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar serta tidak berpihak pada pengusaha, tapi konsennya (adalah) bagaimana persoalan ini bisa selesai,” ujarnya.
(nwk/nwk)
