DPR Minta Pemerintah Segera Keluarkan Perpu Pemilukada Aceh

Jakarta - Keamanan Aceh yang masih rawan diduga akan mengganggu pelaksanaan pemilukada Aceh pada Februari mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait Pemilukada Aceh.

"DPR sendiri memberi pesan khusus kepada Mendagri untuk dikeluarkan Perpu terkait pemilukada di Aceh," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Hal tersebut dikatakannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan pemerintah, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2012).

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, memberikan isyarat akan mengabulkan permintaan DPR itu.

"Tadi menteri sudah mengangguk dan senyum. Semoga ini didengar oleh presiden," terang Priyo.

Politisi Golkar ini berharap permintaan DPR agar segera dikeluarkan Perpu Pemilukada Aceh dapat didengarkan oleh Presien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Maka presiden tidak ragu untuk meneken maklumat dalam membentuk perpu," kata Priyo.

Dalam pertemuan itu, disepakati untuk mempertahankan kondisi Aceh yang mulai berangsur-angsur kondusif. KPU, Bawaslu, dan Mabes Polri bersama DPR bertekad membuat Aceh dalam keadaan aman.

DPR juga meminta Mendagri untuk segera melayangkan surat gugatan pemilukada Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Semoga setelah ada putusan MK, KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik," jelasnya.
DPR Minta Pemerintah Segera Keluarkan Perpu Pemilukada Aceh

Keamanan Aceh yang masih rawan diduga akan mengganggu pelaksanaan pemilukada Aceh pada Februari mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait Pemilukada Aceh.

"DPR sendiri memberi pesan khusus kepada Mendagri untuk dikeluarkan Perpu terkait pemilukada di Aceh," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Hal tersebut dikatakannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan pemerintah, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2012).

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, memberikan isyarat akan mengabulkan permintaan DPR itu.

"Tadi menteri sudah mengangguk dan senyum. Semoga ini didengar oleh presiden," terang Priyo.

Politisi Golkar ini berharap permintaan DPR agar segera dikeluarkan Perpu Pemilukada Aceh dapat didengarkan oleh Presien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Maka presiden tidak ragu untuk meneken maklumat dalam membentuk perpu," kata Priyo.

Dalam pertemuan itu, disepakati untuk mempertahankan kondisi Aceh yang mulai berangsur-angsur kondusif. KPU, Bawaslu, dan Mabes Polri bersama DPR bertekad membuat Aceh dalam keadaan aman.

DPR juga meminta Mendagri untuk segera melayangkan surat gugatan pemilukada Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Semoga setelah ada putusan MK, KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik," jelasnya.

(fiq/vit)