Menurut wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, rapat paripurna istimewa tetap akan berjalan tanpa Prijanto. Namun, hal itu ditolak Fraksi Gerindra dengan argumen Prijanto mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan alasan pengunduran dirinya pada warga Jakarta yang telah memilihnya.
"Nggak bisa begitu! Dia kan dipilih rakyat dan rakyat berhak tahu (alasan mundur) itu lewat forum publik yaitu paripurna DPRD," kata Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi, kepada wartawan usai rapat pimpinan DPRD dan Fauzi Bowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isinya menjelaskan bahwa wakil gubernur tidak perlu memberikan penjelasan tentang pengunduran dirinya di rapat paripurna. Cukup di rapat pimpinan saja. Sementara selama ini rapim itu tertutup. Lalu bagimana masyarakat tahu alasan pengunduran dirinya?" gugat Sanusi
Surat balasan itu, lanjut Sanusi, hanya berupa saran. Artinya boleh diikuti boleh tidak.
"Nah kita harapkan rapat itu tetap menunggu Prijanto. Memang saya sudah tahu, teman-teman di sini sudah tahu (alasan pengunduran diri), tapi dia tetap punya tugas menyampaikan alasan pengunduran dirinya ke rakyat. Saya nggak mau dong, menjelaskan ke rakyat," jelasnya.
Meski hanya saran, Sanusi melihat surat Mendagri ini sarat intervensi. Ia juga menilai proses pelaksanaan paripurna itu penuh kejanggalan.
"Rakyat berhak tahu, penjelasannya. Anggota dewan wajib memberinya ruang untuk dia menjelaskan, menyampaikan ke rakyat," tambahnya.
Jika paripurna besok tetap digelar dan mengesahkan pengunduran diri Prijanto sebagai wagub, Gerindra mengancam akan walk out.
"Kalau sampai dia tidak ikut dan dia tidak hadir, kita akan WO. Karena nggak ada alasan untuk mengesahkan itu, kan orangnya nggak ada. Nggak jelas itu," tandasnya.
(lia/lh)











































