Golkar Dukung KPK Telusuri Proyek Renovasi DPR

Jakarta - Meski 2012 baru berlalu dua pekan, namun DPR sudah diterpa berbagai isu miring gara-gara proyek renovasi bernilai miliaran rupiah. Bila memang proyek-proyek tersebut diduga mengandung unsur korupsi yang melibatkan anggota DPR, maka KPK wajib menelusurinya.

"Seluruh proyek yang anggarannya melalui APBN, wajib hukumnya bagi KPK menelusuri pertanggungjawabannya," kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/1/2012).

Paling tidak ada tiga proyek renovasi fasilitas Gedung DPR yang dipermasalahkan dalam dua pekan terakhir. Yaitu renovasi toilet senilai Rp 2 miliar, pembangunan sarana parkir senilai Rp 3 miliar dan terakhir pembangunan ruang rapat Badan Anggaran DPR dengan anggaran Rp 20 milyar.

"Mana saja yang ada indikasi korupsi, silakan KPK telusuri," ujar Idrus.

Sebelumnya politisi senior Partai Golkar ini menyatakan Partai Golkar akan menentang setiap proyek renovasi Gedung DPR yang tidak realistis. Sebaliknya bila memang proyek renovasi tersebut benar-benar dibutuhkan, maka tidak ada yang perlu dipermalasahkan.

"Kalau memang yang ada sudah tidak efektif dan tidak baik penampilannya, saya pikir tidak apa-apa renovasi. Kita dukung itu bila relistis dan jadi kebutuhan. Tapi kalau tidak, Golkar akan terdepan menolaknya," ujar Idrus yang ditemui di sela pertemuan dengan petinggi Partai LDP Jepang.

(did/lh)