Sekjen DPR: Renovasi Gedung DPR Sudah Dibicarakan dengan BURT

Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang juga Ketua DPR Marzuki Alie selalu menegaskan bahwa renovasi gedung DPR merupakan kewenangan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Namun Nining menegaskan bahwa semua kebijakan Sekjen sudah dikomunikasikan dengan BURT. Mana yang benar?

"Seluruh kebijakan sudah dibicarakan dengan BURT. Kita hanya melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan BURT," ujar Nining Indra Saleh kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).

Menurut Nining, selama ini Setjen DPR juga sudah terbuka soal pengadaan barang dan jasa. Bahkan pengadaan barang dan jasa, termasuk renovasi ruang Banggar, toilet, parkiran, hingga renovasi persroom DPR sudah diumumkan secara online.

"Kita terbuka dan sudah diumumkan di website kami lpse.dpr.go.id. Dan itu semua sudah diumumkan dalam rapat paripurna tentang anggaran," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Setjen DPR melalui Kepala Biro Harbangin DPR Sumirat mengumumkan pembangunan ruang baru Banggar DPR telah selesai. Proyek pembangunan ruang baru Banggar DPR dikebut Desember 2011.

Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000. Selain itu, Sekjen DPR juga menganggarkan Rp 2 miliar untuk renovasi toilet di gedung Nusantara I. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan.

Namun Ketua BURT Marzuki Alie enggan berkomentar seputar renovasi gedung DPR. Menurut Marzuki, soal renovasi gedung di DPR adalah urusan Sekjen, bukan impinan dan anggota dewan. "Itu urusan Sekjen DPR, kita tidak ada urusan. Kalau kita ngomong nanti malah salah karena kita tidak tahu apa," ujar Marzuki.

"Saya di Banggar, rata-rata anggota Banggar, tidak tahu menahu soal pembangunan atau pemindahan ruang Banggar dari yang lama ke yang baru karena itu semua diurus oleh Biro Kesekjenan," ujar anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

(her/lh)