.webp)
Pelbagai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) sebenarnya dapat ;dituntaskan tanpa perlu membuat Satgas TKI. Tetapi persoalan ini justru makin rumit karena pemerintah tidak menguasai peta permasalahan. Pemerintah kemudian coba mengatasinya dengan cara yang salah.
"Pertama, pemerintah tidak menguasai peta permasalahan. Kedua, tidak ada good will dari rezim ini untuk menuntaskan akar masalah TKI," kata anggota Komisi IX DPR Nursuhud kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (11/1).
Menurut Nursuhud, seharusnya pemerintah memiliki keberanian untuk menyelesaikan salah satu akar masalah yaitu soal sindikat internasional TKI. Sebab, sindikat TKI illegal beroperasi tak jauh dari Mabes Polri, dan bukan berada di luar negeri.
"Sindikat itu ada di Jakarta Selatan. Ia buka restoran dan dia orang asing atau tepatnya orang Arab. Dia itu otak sindikat TKI ilegal yang disebar ke Timur Tengah," ungkap Nursuhud.
Sayangnya, pemerintah kurang tanggap dengan masalah ini. Menurut Nursuhud, seharusnya Presiden SBY mengumpulkan dan mengintruksikan Kapolri, Panglima TNI dan lain-lain untuk menuntaskan soal ini. Sedangkan Kemenakertrans dan BP2TKI cukup dikontrol dengan instruksi.
Nursuhud mengungkapkan, berdasarkan pengalaman dirinya keliling Timur Tengah dan Asia pada masa reses akhir tahun kemarin, persoalan TKI tak kunjung selesai karena negara tidak hadir. Ia menyebut contoh, di Yordania hanya ada satu staf kedutaan. Itu pun levelnya bukan diplomat. Sehingga kesulitan jika menemui masalah terkait TKI. Padahal di Timur Tengah, nasib TKI umumnya memprihatinkan.
Di Asia seperti Hongkong dan Taiwan, nasib TKI memang nampak lebih baik. Tapi, tegas Mardani, “Itu bukan karena peran pemerintah, melainkan karena sistem di negara tersebut yang memang berpihak pada TKI.”
(nwk/nwk)
