Munir: Pemerintah Sebaiknya Tarik & Revisi RUU TNI

Jakarta - Direktur Imparsial Munir menyarankan pemerintah menarik kembali dan merevisi RUU TNI yang kini sedang dibahas DPR karena masih memiliki banyak kelemahan. RUU ini sebaiknya dibahas oleh anggota DPR periode berikutnya."Dilihat dari banyaknya kelemahan substansial saya memang tidak melihat mengapa harus diselesaikan DPR periode ini. Menurut saya lebih baik RUU TNI ini diselesaikan DPR periode akan datang," kata Munir.Munir, yang ditemui wartawan di sela-sela diskusi tentang RUU TNI di Hotel Peninsula, Jl. S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (24/7/2004), menyatakan bila RUU ini dipaksakan untuk dibahas sekarang akan menimbulkan banyak hambatan dan persoalan di DPR periode berikutnya. Salah satu kelemahan RUU TNI, menurut Munir, adalah masih merumuskan masalah teritorial yang sifatnya dinamis. Hal ini dapat mengakibatkan fungsi teritorial melampaui fungsi nonmiliter sehingga bisa lari ke fungsi politik. Contohnya TNI bisa mengambil respon terhadap perkembangan tanpa menunggu keputusan politik pemerintah.Menurut Munir, alasan formal pemerintah harus menyelesaikan UU TNI di periode sekarang adalah karena di program nasional pemerintah memang ada agenda penyelesaian salah satu RUU TNI. "Tapi menurut saya sekarang kecenderungannya lebih karena ada pertarungan di dalam tubuh pemerintah khususnya TNI yang ingin supaya UU ini buru-buru dibahas," demikian Munir. (gtp/)