Polisi & Jaksa Bersih dari Korupsi, Publik Akan Percaya Pemerintah

Jakarta - Kepercayaan kepada Pemerintahan SBY dalam penuntasan kasus korupsi menurun. Wajar saja hal itu terjadi. Kasus besar yang mencuat ke publik justru diungkap KPK, sebuah badan independen. Nah, cara mengembalikannya kepercayaan tersebut yaitu dengan mengoptimalkan kerja Kejaksaan dan Polri, dimulai dengan membersihkan lembaga itu dari korupsi.

"Saya yakin kepercayaan akan naik kembali apabila pemerintah mampu menjadikan polisi, Kejaksaan, Lapas, Rutan, Imigrasi, Pertanahan, dan Pajak sebagai lembaga-lembaga yang relatif bersih dari korupsi," kata pegiat antikorupsi, Mas Achmad Santosa, Senin (9/1/2012).

Karena itu, lanjut pria yang akrab disapa Ota ini, peran keterlibatan langsung presiden dan wapres untuk melakukan kontrol terhadap efektivitas upaya pembenahan institusi-institusi itu tersebut menjadi penting.

Tambah lagi, sekarang UKP4 yang juga memainkan peran untuk menuntaskan pemberantasan korupsi, perlu menggandeng komisi-komisi pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan dan Kompolnas serta Komisi Yudisial untuk memastikan pembenahan sistemik berlangsung lancar.

"Kalau hal ini berlangsung lancar maka kepercayaan publik akan naik kembali," jelasnya.

Ota menambahkan, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY pada pemberantasan korupsi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai pemberitaan kasus korupsi yang marak pemberitaannya di media cetak dan elektronika.

"Kasus-kasus cek pelawat, Gayus, Century, dan Nazaruddin selama tahun 2011 ini yang menghiasi media, penuntasannya tidak di bawah kontrol presiden namun badan independen yaitu KPK," jelasnya.

Adalah Lembaga Survei Indonesia yang merilis turunnya kepercayaan publik itu. LSI menggunakan metode wawancara pada 6-17 Desember dengan menggunakan 1.220 sampel dengan tingkat kesalahan 2,9 persen. Dan hasilnya persepsi publik pada pemerintahan SBY sangat buruk.

(ndr/nrl)