Menko Kesra: Pemda Harus Optimalkan Suplai Data dari BMKG

Solo - Menko Kesra, Agung Laksono, mengimbau seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengoptimalkan suplai data prakiraan cuaca dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Suplai ini perlu sebagai referensi berbagai aktivitas, terutama di musim penghujan seperti sekarang ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Agung kepada wartawan saat meninjau program hutan kota di kawasan bantaran Bengawan Solo sebagai bagian dari penanganan banjir di Solo, Minggu (8/1/2011).

Dia mengatakan sudah memerintahkan kepada BMKG agar setiap pekan selalu mengirimkan data prakiraan cuaca ke seluruh daerah di tanah air.

"Meskipun sifatnya hanya prakiraan cuaca, namun pemerintah di daerah harus mengoptimalkan kiriman data penting itu. Jangan sampai angka-angka dari BMKG terbuang percuma. Harus dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan, baik itu untuk patokan di syahbandar, bercocok tanam, maupun mengatisipasi kemungkinan datangnya bencana alam," terangnya.

Dia menyontohkan, menurut BMKG, kemungkinan Indonesia tidak akan mendapat imbas besar dari badai yang terjadi di Philipina karena diperkiraan badai akan berhenti di Laut Cina Selatan. Namun sekecil apapun imbas yang masuk ke Indonesia akibat badai itu, harus tetap diwaspadai. Apalagi diperkirakan curah hujan musim hujan tahun ini di atas rata-rata.

Relokasi Solusi Permanen
Kehadirannya ke Solo meninjau hutan kota di Solo, lanjut Agung, juga dalam rangka melihat kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kemungkinan datangnya bencana alam banjir. Apalagi kawasan bantaran Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut dihuni oleh jutaan penduduk karena berada di kawasan padat penduduk di Jawa.

Dia memuji progam Pemkot Surakarta menangani banjir dengan melakukan relokasi warga yang menetap di kawasan bantaran dan selanjutnya kawasan tersebut dijadikan hutan kota sebagai daerah resapan. Selain itu juga dilakukan perbaikan tanggul, pemasangan pompa.

"Semoga daerah-daerah lain bisa segera meniru yang dilakukan Pemkot Surakarta ini. Selain itu juga harus tetap dijaga agar kawasan bantaran yang sudah dihutankan itu, di musim kemarau saat sedang surut tidak dihuni lagi oleh warga. Sebab kalu dibiarkan dihuni lagi, itu berarti kita membiarkan warga kita tinggal di atas sungai," kata Menko Kesra.

Meskipun diakui agak sulit diterapkan di Jakarta, namun Agung menegaskan relokasi seperti yang dilakukan di Solo merupakan solusi permanen terhadap penanggulangan banjir. Kesulitan bagi Jakarta adalah lahan bantaran Kali Ciliwung saat ini sudah dihuni tidak kurang dari 72 ribu kepala keluarga. "Rumah-rumah di kawasan itu sudah banyak hingga lantai empat," ujarnya.

(mbr/gun)