Penembakan di Aceh Dompleng Momentum Pemilukada dan Ekonomi

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menolak tegas kesimpulan dari rentetan aksi penembakan yang membabi buta di Aceh berkaitan dengan Pemilukada dan kecemburuan sosial antar ras tertentu.

"Rasanya kalau kekerasan di Aceh dikaitkan dengan Pemilukada sangat jauh," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam jumpa pers di Sekretariat KontraS, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Menurut Haris, serentetan aksi brutal tersebut diciptakan untuk membangun stigma ketidakamanan di Aceh dari serangkaian aksi dengan modus mendompleng Pemilukada yang akan berlangsung Februari 2012 mendatang.

"Marjin kecemburuan sosial nyaris tidak ada. Kalau ada kecemburuan, masyarakat Aceh setempat kemungkinan terlibat, tapi ini tidak karena pelaku mobile melakukan aksinya," ungkap Haris.

Haris menambahkan, pihaknya juga menolak bila serangkaian aksi penembakan yang menewaskan 10 orang dan 13 orang luka dikaitkan dengan kelompok eksponen separatis (kelompok bersenjata). Menurutnya, kelompok separatis seperti GAM memiliki jalur dan alat politik dalam penyelesaian persoalan, yaitu Partai Aceh

"GAM memiliki alat politik, 48 persennya di parlemen. GAM tidak menempuh cara murahan seperti itu, apalagi Irwandi merupakan tokoh populis di sana," jelas Haris.

Haris menduga, otak di balik penyerangan yang menelan korban jiwa berada di luar lingkaran sengkata pemilukada. Bahkan, dia menduga aksi di Aceh memiliki kesamaan dengan aksi yang pernah terjadi di Poso, Ambon, dan Papua.

Ciri tersebut adalah pelaku menggunakan sanjata pabrikan dan tampak mudah mengakses peluru dalam melakukan aksi, profiling korban, dan mobile.

"Kapolri salah kalau menyebut ini sebagai kejahatan murni. Ini adalah kejahatan dan kekerasan politik yang dilakukan kelompok extra ordinary," jelas Haris.

Senada dengan Haris, Agung Wijaya, Direktur YLBHI menolak tegas serangkaian aksi penembakan di aceh dikaitkan dengan motif kecemburuan sosial.

"Kalau dia motifnya ekonomi jelas sasarannya para tokek atau kontraktor. Tapi yang terjadi sasarannya adalah buruh," papar Agung.

"Jangan terjebak kejadian di Aceh sebagai konflik etnis," imbuhnya.

Dia meminta Polda Aceh melaporkan secara reguler ke publik hasil temuan atau investigasi pengungkapan kasus penembakan, karena publik di Aceh memiliki kepentingan untuk rasa aman dalam beraktivitas.

"Tinggal kecerdasan Reserse yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga diminta untuk serius memperhatikan permasalahan yang tengah melanda Aceh saat ini.

"Pemerintah seolah lepas tangan, Jakrta harus memberikan perhatian kepada Aceh," imbau Agung.

(ahy/gah)