DPR Dukung Sikap TNI Buntuti Pesawat Pejabat Papua Nugini

Jakarta - Komisi I DPR mendukung upaya pasukan TNI AU membuntuti pesawat Deputi PM Papua Nugini yang melintasi Indonesia. Tindakan itu adalah upaya TNI menjaga kedaulatan NKRI.

"Sikap perdana menteri Papua Nugini untuk mengusir Dubes RI dianggap berlebihan dan over acting. Sudah menjadi tugas patroli penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah dirgantara NKRI," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Sabtu (7/1/2012).

Pesawat tersebut, menurut Hasanuddin, juga tidak mudah dikenali. "Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai tidak dikenal atau ragu-ragu dikenal. Tak ada yang salah dari patroli TNI AU, itu merupakan prosedur yang layak dimanapun semua negara berdaulat," jelasnya.

Karena itu semestinya PM Papua Nugini menghormati tindakan TNI AU. Kalau sampai Dubes RI diusir, maka ia menyarankan agar pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan Papua Nugini.

"Kalau PM Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan pemerintah RI, kami menyarankan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Papua Nugini," tandasnya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengakui kalau 2 Sukhoi TNI sempat mengikuti pesawat yang ditumpangi Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah akhir November lalu. Namun begitu tahu pesawat itu milik Papua Nugini, Sukhoi TNI langsung pergi.

"Jadi itu hanya dibayang-bayangi, karena pesawat itu unschedule. Tapi begitu kita tahu itu pesawat Papua Nugini, kita turun," jelas Juru Bicara Kemhan Brigjen Hartind Asrin saat dihubungi detikcom, Jumat (6/1/2012)

Insiden pesawat ini terjadi pada 29 November 2011. Pesawat Papua Nugini itu terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Papua Nugini.


(van/ndr)