Akbar Setuju Wacana Koalisi Golkar, PDIP, PKB, dan PPP

Akbar Setuju Wacana Koalisi Golkar, PDIP, PKB, dan PPP

- detikNews
Jumat, 23 Jul 2004 14:01 WIB
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui sudah ada pembicaraan mengenai rencana koalisi antara PDIP, Golkar, PPP, dan PKB, yang saat ini disebut Koalisi Barnas (Barisan Nasional). Pada prinsipnya, Akbar setuju. Hal tersebut di sampaikan Akbar kepada wartawan di Gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (23/7/2004). Namun, menurut Akbar, selama ini pembicaraan mengenai koalisi Barnas itu belum dilakukan secara resmi. "Saya belum tahu persisnya. Yang saya sudah tahu memang ada orang-orang di antara beberapa fraksi yang membicarakan koalisi Barnas tersebut, tapi belum resmi. Hal ini saya ketahui dari fungsionaris partai yang menyampaikan pada saya," ungkap Akbar yang juga ketua DPR itu.Akbar menjelaskan, sesama fraksi itu memang sudah bertemu, antara lain di DPR serta di kalangan Fraksi Partai Golkar (FPG) sendiri. "Mereka pun interen melakukan perkembangan wacana. Dan ada 10 orang dari FPG yang sudah menyampaikan mengenai hal ini pada saya," kata dia.Ketika ditanya apakah dirinya mendukung koalisi Barnas yang melibatkan Golkar, PDIP, PPP dan PKB itu, Akbar mengatakan pada prinsipnya setuju. Menurut dia, Golkar yang pada pemilu legislatif lalu meraih posisi pertama dengan perolehan 128 kursi DPR RI tetap membutuhkan koalisi."Kalau koalisi pada prinsipnya saya setuju. Artinya kita bisa menjalin suatu koalisi di DPR dari fraksi-fraksi yang ada untuk melaksanakan fungsi-fungsi kita di dewan," kata Akbar.Yang perlu dipikirkan sekarang lanjut Akbar, adalah koalisi dengan siapa, bagaimana bentuknya dan apa konsekuensinya. "Juga harus dipikirkan apakah koalisi dilakukan secara permanen. Tapi intinya koalisi ini baik supaya lebih memperkuat koalisi pemerintah di DPR," lanjut dia.Akbar sendiri tidak setuju apabila koalisi disalahartikan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. "Koalisi itu jangan diartikan sebagai representasi politik atau kedudukan di pemerintahan, kalau gitu nanti dianggap bagi-bagi kursi," demikian Akbar. (fab/)


Berita Terkait