LSM Minta Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Poso

Jakarta - Sebanyak 20-an LSM yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Untuk Poso meminta Komnas HAM membentuk Tim Investigasi Poso. Pemerintah diminta segera mengusut penyalahgunaan dana kemanusiaan.Duapuluh LSM itu, diantaranya Kontras, Walhi, GMNI, GMKI, HMI, KPI Jabatobek, PBHI dan lain-lain. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Aksi Keprihatinan Untuk Poso yang Menuntut Pertanggungjawaban Negara"."Kami minta Komnas HAM membentuk tim penyelidik kasus kekerasan di Poso yang mulai marak. Dengan demikian, Komnas HAM dapat melihat keadaan dan menerima laporan dari masyarakat," kata Ketua Presidium Kontras Usman Hamid di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/7/2004).Menurut Usman, Komnas HAM diminta segera melakukan penyelidikan atas tindak kekerasan di Poso oleh aparat kepolisian dan TNI sejak 1998 hingga 2004."Operasi yang melibatkan 3900 personel TNI/Polri dan menggunakan dana APBD Poso sebanyak Rp 9 miliar gagal memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Aparat justru melakukan kekerasan," ujarnya.Selain itu, pemerintah pusat dalam hal ini penegak hukum diminta melakukan pengusutan terhadap penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan bagi masyarakat. Lebih lanjut, kata Usman, data di lapangan menunjukkan ada manipulasi penyaluran dana kemanusiaan. Dana bantuan tidak tersalurkan ke 18.070 KK atau 90.330 jiwa.Menanggapi hal itu, Anggota Komnas HAM Samsudin mengatakan usulan dan masukan pembentukan tim investigasi Poso akan dibawa ke rapat pleno Komnas HAM pada 28 sampai 29 Juni 2004."Komnas telah menyurati kapolda setempat untuk mengusut tindak kekerasan di Poso," kata Samsudin. (aan/)