"Kamis (5/1/2012) besok akan ada penambahan personel pengamanan di gedung DPRD Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun terkait agenda paripurna," kata Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Novi Irawan ketika dihubungi detikcom, Rabu (4/1/2012) sore.
Meski demikian, Novi enggan membeberkan jumlah personel yang diterjunkan untuk pengamanan tersebut. Menurut dia, selain aparat Polres Kotawaringin Barat dan Polda Kalteng, pengamanan juga dibantu aparat TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditegaskan Novi, demikian halnya dengan rumah pribadi Bupati Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto yang baru-baru ini dilantik Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta. Pengamanan rumah pribadi dilakukan menyusul insiden pembakaran rumah jabatan Bupati di Jl Pangeran Antasari, Pangkalan Bun.
"Ya, kita lakukan pengamanan ekstra di rumah pribadi Bupati dan Wakil Bupati. Melihat pengalaman peristiwa lalu terkait insiden pembakaran rumah jabatan Bupati," terang Novi.
"Kita jamin keamanan Kotawaringin secara umum dan Pangkalan Bun secara khusus," sebut Novi.
Novi juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu yang bersifat provokatif yang dapat berisiko terhadap tindakan yang tidak diinginkan.
"Jangan mudah terprovokasi, jangan terpancing isu. Sejauh ini, aparat akan terus menjaga kondusifitas Kota Waringin Barat, khususnya di Pangkalan Bun."
"Masyarakat dipersilakan menjalankan aktivitasnya seperti biasa, jangan khawatir. Sudah kewajiban kita memberikan rasa aman kepada masyarakat," tutup Novi.
Diberitakan sebelumnya, ratusan massa membakar rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kobar terpilih Ujang Iskandar - Bambang Purwanto, di Jl Pangeran Antasari, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Massa bersikeras menolak pelantikan keduanya yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (30/12/2011) lalu. Kondisi itu membuat aparat keamanan Polri dan TNI, terus berjaga-jaga di sejumlah ruas jalan di Pangkalan Bun.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat Subahagio sebelumnya juga mengatakan, lembaga yang dipimpinnya, akan menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal Kamis (5/1/2012) besok, untuk mengeluarkan pernyataan sikap politik penolakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan di Jakarta.
(anw/anw)











































